foto/istimewa 


Dimensintb.com, Lombok Timur - Lombok Research Center (LRC) dorong kesiapan Lombok Timur (Lotim), dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia) melalui Yayasan BaKTI dan Lombok Research Center (LRC).


Dalam Kegiatan tersebut mendiskusikan mendiskusikan implementasi pendidikan inklusif di Lotim di Aula Sekar Asri, Lombok Timur pada Rabu (13/11). Dengan bertajuk Mentoring dan TA Pemerintah Daerah Assessment Kesiapan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 


Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah stakeholder dari Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Bappeda, Kemenag, Pengawas, Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Guru dan NGO. 


Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Hairurrazak H selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Dikbud Lombok Timur dalam sambutannya menyampaikan pendidikan inklusif adalah sebuah keharusan. 


Artinya, mulai dari regulasi, kurikulum, infrastruktur sekolah, kapasitas pengajar dan siswa semuanya harus berpegang pada kesetaraan, inklusifitas dan disabilitas. 


“Pendidikan inklusif ini sudah banyak naungan regulasinya, kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka, kemudian sekolah-sekolah di Lombok Timur juga diimbau menyuarakan sekolah ramah anak. Namun, yang terpenting dari pendidikan inklusif adalah komitmen dalam implementasinya”, kata Hairurrazak saat membuka kegiatan. 


Hadir juga Raihanatul Jannah selaku Sub. Koordinasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur sekaligus menjadi narasumber. Ia memaparkan sejumlah data terkait kondisi pendidikan di Lombok Timur, dari 778 jumlah sekolah dasar, 1200 PAUD dan 285 SMP. 


Ia melanjutkan, dari hasil asesmen tahun 2023 di 30 sekolah di Lombok Timur terdapat sekitar 500 lebih anak mengalami hambatan fungsional. 


Dengan rincian, 12 hambatan penglihatan, 4 hambatan pendengaran, 23 hambatan motorik kasar, 34 hambatan morotik halus, 38 hambatan bicara, 168 hambatan kognitif,167 hambatan membaca, 117 hambatan perhatian, 23 hambatan emosi. 


“Lombok Timur baru memiliki 45 orang Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang ditujukan untuk memajukan pendidikan inklusif, tentu saja jumlah ini belum sepadan dengan sumber daya yang dibutuhkan”, kata Raihanatul.


Di tempat yang sama, Suherman Direktur LRC menyampaikan pentingnya data base yang akan menjadi pijakan dalam setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 


Sehingga perlu ada indentifikasi terkait tantangan dari sisi regulasi, infrastruktur, kapasitas guru dan siswa, jumlah disabilitas dan lainnya. 


Sedangkan untuk mengoptimalkannya butuh kolaborasi dengan pihak lain agar semua permasalahan pendidikan di Lombok Timur dapat teratasi dengan efektif. 


“Ketika kita bicara tetang instrumen kita bisa bangun kerjasama dengan Dinkes dan Rumah Sakit, seperti apa kita turun bersama-sama melakukan pendataan. Jadi, bagaimana kita optimalkan anggaran yang kita miliki agar dapat digunakan dengan tepat sasaran," jelasnya. (*)