Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto.

Dimensintb.com, Mataram-Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 meyakini, kemenangan kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2024 akan banyak ditopang kerja mesin-mesin partai politik pendukung. Meski barisan relawan tetap bisa mengambil peran, namun Mi6 meyakini, peran relawan tak akan terlalu kuat dan dominan. 

”Mesin partai, dengan struktur organisasi yang teratur dan koordinasi yang solid, menurut kajian Mi6, adalah tulang punggung keberhasilan dalam Pilkada. Sesuatu yang sulit dicapai hanya dengan mengandalkan relawan," kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (05/08).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, loyalitas yang solid dari basis pendukung partai politik, akan selalu bersisian dengan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan. Sebuah hal yang sering kali sulit dicapai oleh gerakan relawan karena mereka lebih heterogen.

Didu menegaskan, saat ini diduga telah terjadi pergeseran perilaku pemilih. Pemilihan legislatif tahun 2024 adalah bukti paling sahih untuk menunjukkan pergeseran tersebut.

Seperti diketahui, Pileg 2024 menunjukkan bagaimana kandidat petahana ramai-ramai tumbang, meski mereka sudah berkontribusi sangat besar kepada para konstituennya selama berbilang tahun. Namun, kontribusi berkelanjutan tersebut tak cukup mengantar mereka kembali sebagai wakil rakyat.

”Seperti Pileg 2024, Pemilihan Gubernur NTB diprediksi juga sedang dihadapkan pada pemilih yang pragmatis,” kata Didu.

Yang didefenisikan mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini sebagai pemilih pragmatis adalah diduga mereka yang cenderung membuat keputusan berdasarkan 'keuntungan langsung' atau praktis yang dapat diperoleh dari kandidat, alih-alih berdasarkan ideologi atau visi jangka panjang. Pemilih pragmatis sering kali diduga dipengaruhi oleh manfaat material atau janji-janji konkret untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Kata Didu, akan teramat sulit menaklukkan pemilih pragmatis jika hanya mengandalkan relawan belaka. Dalam hal ini, Didu mengungkapkan, kerja-kerja cerdas mesin partai akan sangat menentukan.

Dia menjelaskan, partai politik memiliki struktur organisasi yang jelas dari tingkat provinsi hingga ke desa-desa. Mereka memiliki kader yang berpengalaman dan terlatih dalam menjalankan kampanye dan mobilisasi massa. Terlebih, setiap anggota partai biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, sehingga kampanye dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi.

Sementara relawan, kata Didu, biasanya terdiri dari individu-individu dengan latar belakang berbeda yang mungkin tidak terorganisir dengan baik. Koordinasi dan komunikasi di antara relawan juga sering kali kurang efisien. Mengingat tidak ada struktur hierarkis yang kuat, sehingga sulit untuk mengarahkan upaya secara konsisten.

Pada saat yang sama, butuh sumber daya finansial dan logistik untuk menghadapi pemilih yang kini lebih pragmatis. Dan partai politik memiliki akses ke sumber daya finansial yang lebih besar melalui dana partai, donasi, dan sumber pendanaan lainnya. Partai juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir logistik tersebut.

”Kajian Mi6, relawan biasanya bergantung pada dana pribadi atau donasi kecil sehingga terbatas dalam hal pendanaan. Adanya keterbatasan dana seringkali mengurangi kemampuan relawan untuk mengadakan kampanye yang masif dan terstruktur,” ungkap Didu.

Dari sisi pengalaman dan jaringan, partai politik juga kata Didu jauh lebih mumpuni dibanding relawan. Partai politik memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola kampanye politik dan memahami dinamika pilkada. Jaringan partai mencakup tokoh masyarakat, pengusaha, dan media, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja tim pemenangan.

Sedangkan relawan mungkin kurang berpengalaman dalam strategi kampanye dan manajemen pemilu. Pun terkait jaringan, relawan biasanya terbatas dan tidak sekuat jaringan yang dimiliki partai politik.

Munculnya dinamika pergeseran perilaku pemilih menjadi lebih pragmatis tersebut, menurut Didu, akan memberi keuntungan besar bagi kandidat yang memiliki basis massa yang loyal dan ideologis. Dalam hal ini, kandidat yang diusung partai politik ideologis dan ditopang organisasi massa yang besar, sangat berpotensi mendulang kemenangan.

”Pasangan Rohmi-Firin, adalah kandidat yang memenuhi aspek-aspek ini dengan sempurna,” kata Didu menyinggung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB, *Cucu Pertama Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid*,   Hj Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin atau Rohmi-Firin.

Seperti diketahui, Rohmi-Firin adalah pasangan yang diusung PDI Perjuangan, partai ideologis dengan basis massa terbesar di tanah air. Selain itu, pasangan Rohmi-Firin juga didukung penuh organisasi massa Islam terbesar di NTB yakni NWDI. Dan yang tidak kalah pentingnya, pada pasangan Rohmi-Firin, bersatu pula kekuatan partai politik Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) , tempat para kaum Nahdliyin berkhidmat dan Partai Bulan Bintang ( PBB ), serta partai nasionalis Perindo.

Dukungan organisasi massa Islam, partai politik Islam, partai ideologis dan juga partai nasionalis, menjadikan pasangan Rohmi-Firin memiliki basis massa yang loyal yang tak terbantahkan dalam menatap Pilgub NTB 2024.

Didu menegaskan, pengalaman membuktikan, basis massa loyal memberikan dukungan yang stabil dan konsisten bagi kandidat, terlepas dari dinamika yang terjadi. Loyalitas tersebut seringkali dibangun melalui hubungan yang kuat antara kandidat dan pendukungnya, baik melalui kerja nyata maupun ikatan emosional.

“Di tengah pemilih yang pragmatis, dukungan stabil dari basis massa loyal dapat menjadi tulang punggung kemenangan Rohmi-Firin. Kandidat ini sedari awal dapat memastikan jumlah suara minimal yang solid. Dukungan ini memungkinkan Rohmi-Firin untuk fokus menarik pemilih tambahan tanpa harus khawatir kehilangan basis inti,” kata Didu.

Di sisi lain, kandidat dengan basis massa loyal biasanya tambah Didu, memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari komunitasnya, yang telah terbukti melalui kinerja atau pelayanan sebelumnya. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk menarik pemilih pragmatis yang mencari bukti nyata dari janji-janji kandidat.

Apalagi, pemilih pragmatis biasanya cenderung lebih percaya pada kandidat yang sudah memiliki track record dan dukungan kuat dari komunitas mereka. Dengan begitu, kandidat dapat menggunakan dukungan basis massa loyal sebagai bukti kepercayaan dan kredibilitas mereka di mata pemilih pragmatis.

Terlebih lagi saat ini kata kata Didu, pasangan Rohmi-Firin sedang menjadi topik perbincangan masyarakat pemilih, menyusul keberhasilan perpaduan duet Pulau Lombok-Pulau Sumbawa ini mengunci dukungan partai politik sebagai prasyarat untuk mendaftar. Bergabungnya PKB memang menjadi elemen kejutan yang luar biasa, mengingat banyaknya pihak yang sebelumnya menggembar-gemborkan Pilgub NTB akan diikuti dua pasang kandidat saja.

Bahkan Didu meyakini, dukungan partai politik untuk pasangan Rohmi-Firin sangat potensial bertambah, mengingat kandidat-kandidat lainnya sesungguhnya masih belum mengantongi formulir model B1KWK, sebagai wujud dukungan final dari partai politik pendukung mereka untuk mendaftar ke KPU.

Bakal merapatnya partai politik lain ke pasangan Rohmi-Firin diyakini Didu, semata lantaran pasangan ini memang memiliki potensi kemenangan besar di Pilgub. Sebab, bergabungnya PKB mendukung pasangan Rohmi-Firin, akan menyatukan para pemilih dari dua kekuatan besar Ormas Islam di NTB, yakni para pemilih yang bernaung di NWDI dan Nahdlatul Ulama.

Selain itu, dukungan partai politik berbasis Islam, juga akan mengikis upaya kampanye negatif yang bakal dialamatkan para pesaing ke pasangan Rohmi-Firin, terutama soal stigmatisasi pemimpin perempuan yang dikaitkan dengan agama.

”Basis massa loyal selalu menjadi salah satu aset terkuat dalam meraih kemenangan. Dukungan basis massa loyal Rohmi-Firin, tidak hanya memberikan jaminan suara yang solid, tapi juga menciptakan momentum positif yang dapat menarik perhatian pemilih lain dan memperkuat peluang kemenangan pasangan ini di Pilgub NTB 2024," tutup Didu.(*)