Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Waes Al-Qarni dari Fraksi partai PAN. (foto/istimewa)

Dimensintb.com - Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Waes Al-Qarni menyorot kinerja dari Direktur RSUD dr. R. Soedjono, karena selama ini dia menilai pelayanan kepada masyarakat tidak sejalan dengan peningkatan status RSUD dr. R. Soedjono yang saat ini berstatus B.

"Saya heran dengan pelayanan di RSUD dr. R. Soedjono. Statusnya naik jadi B tapi pelayanan sangat bobrok dan memilukan. Kasian masyarakat," katanya, Selasa (25/07).

Tak itu saja, Waes juga menuding, penyebab dari bobroknya pelayanan itu karena Direktur RSUD dr. R. Soedjono, dr. Hasbi Santoso, M.Kes tidak becus dalam tata kelola manajemen rumah sakit.

Menurutnya, pada beberapa kesempatan Komisi II memanggil yang bersangkutan untuk rapat, dr. Hasbi kerap mangkir, sehingga hal itu sangat disesalkan pihaknya.

"Komisi II selaku leading sektor rumah sakit saat mengundang dr. Hasbi untuk rapat, dia tidak pernah mau hadir. Itu sangat-sangat kami sesalkan. Kenapa dr. Hasbi begitu abai pada kami," ungkapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti laporan keuangan RSUD dr. R. Soedjono, karena laporan keuangan yang diserahkan kepada pihaknya tidak sinkron dengan laporan di BPKAD. Akibatnya ia mempertanyakan tata kelola keuangan, sebab selama ini pihak RSUD selalu berlindung dibalik status BLUD yang disandangnya.

"Kami heran kenapa laporan keuangan rumah sakit ini tidak pernah sinkron antara yang dilaporkan ke kami dengan yang dilaporkan ke BPKAD. Makanya kita akan panggil Kepala BPKAD dan Direktur RSUD ini. Mereka harus dievaluasi total, terutama dr Hasbi," tegasnya.

Contoh kecil kata Waes adalah tata kelola parkir di rumah sakit. Dia menilai pengelolaan parkir itu tidak sesuai dengan aturan, baik itu dari segi tarif ataupun pengelolaannya oleh pihak ketiga yang tidak jelas sejauh ini, sehingga ia menganggap terjadi salah kelola atau bahkan praktik pungutan liar kepada masyarakat.

"Cek saja parkir itu, kalau kita parkir pasti tidak ada struknya. Tarifnya juga melampaui ketentuan tarif di Perda. Kalau kita pertanyakan jawabannya karena BLUD. Sudahlah jangan ada negara dalam negara, masak Perda dianggap rambu tidak jelas. Jangan sampai dengan alasan itu rumah sakit ini jadi usaha milik keluarga dan jadi sapi perah," bebernya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. R. Soedjono, dr. Hasbi Santoso, M.Kes, saat dikonfirmasi dan minta tanggapan tidak merespon terkait dengan hal tersebut. (DN)