Ketua Fraksi Partai Demokrat Lombok Timur, Amrul Jihadi, ST, (foto/istimewa)

Dimensintb.com - Kandidat calon Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur kembali mengerucut.  Berdasarkan informasi yang diserap media ini, sebagian besar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) mengusulkan dua nama.

Dari Dua nama  tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Fathul Ghani dan Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taofik. Tapi Kadis Sosial provinsi NTB Dr. Ahsanul Khalik juga di usulkan oleh fraksi yang ada.

"Memang benar saat ini dinamika di faksi-fraksi seperti itu. Tapi Pak Achsanul Khalik juga ada fraksi yang usulkan beliau," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Amrul Jihadi, Senin (12/06).

Menurutnya, secara prinsip DPRD Lombok Timur akan mengusulkan nama calon Pj Bupati sesuai dengan Permendagri No 4 tahun 2023. Di mana dalam peraturan teknis itu, DPRD mengusulkan maksimal 3 nama.

"DPRD tentu aturan mainnya dalam hal ini (pengusulan Pj Bupati, red) tertuang di Permendagri No 4 tahun 2023. Segala ketentuan jelas di sana," terangnya.

Tapi , sampai saat ini Kemendagri belum mengirimkan surat kepada DPRD untuk meminta pengusulan nama Pj Bupati, sehingga kata dia, idealnya usulan itu akan dilakukan oleh DPRD setelah surat permintaan itu diterima.

"Sampai saat ini surat permintaan dari Kemendagri belum kami terima. Eloknya kami akan menyerahkan 3 nama itu setelah surat itu kami terima. Tapi paling lambat tiga bulan ke depan pasti akan kami usulkan," bebernya.

Terkait dengan kriteria tiga nama calon Pj Bupati, Amrul menilai 3 nama itu sudah layak, karena memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak yang jelas. "Tiga nama itu layak, karena memenuhi semua persyaratan," ucapnya.

Hanya saja tegas dia, Pj Bupati Lombok Timur ke depannya harus memahami seluk beluk masalah daerah yang kompleks.

Terutama di sisi politik dan kebijakan anggaran dan harus memiliki komitmen dalam menopang sektor pertanian. Sebab kata dia, pertanian adalah sektor utama daerah yang menjadi penopang utama pembangunan.

"Pastinya Pj Bupati kita harus paham betul tentang anggaran, kemudian harus punya konsep matang di sektor pertanian, karena pertanian adalah penyumbang terbesar PDB, dan itu menyelamatkan daerah dari inflasi, selain itu Pj Bupati juga harus dekat secara emosional dengan masyarakat," bebernya.

Untuk itu, legislatif tidak akan main-main dalam memilah dan mengusulkan calon Pj Bupati. Karena sosok itu akan bertanggungjawab di dua tahun penganggaran APBD.

"Pastinya kami tidak akan main-main. Nama yang akan diusulkan itu adalah yang terbaik dari terbaik. Jika asal-asalan, maka nasib masyarakat selama dua tahun juga akan asal-asalan," tandasnya. (DN)