Foto bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Bupati/Walikota Se-NTB, usai menyerahkan DIPA Petikan, Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023

Dimensintb.com-Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, berpesan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan produk lokal NTB dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023.  

"Walaupun kualitasnya lebih jelek, harganya lebih mahal, utamakan produk dan pengusaha lokal," pesannya.

Hal itu, disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah, saat memberikan sambutan dan sekaligus menyerahkan DIPA Petikan, Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 di Lombok Raya, Senin (5/12). 

Dalam kesempatan itu pula, ia juga menekankan kepada para kepala daerah, pemerintah daerah di kabupaten dan kota Se-NTB untuk selalu mengutamakan produk lokal dalam kebutuhan pemerintahan. 

Hal tersebut, Ia jelaskan merupakan salah satu pesan langsung dari Presiden RI, Joko Widodo, saat menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 tersebut. 

Selain itu, kata dia, juga menyampaikan agar dana yang telah dialokasikan kepada daerah tersebut untuk segera dipergunakan. Agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat.

"Sesuai dengan amanat presiden. Demi stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidak pastian global yang masih berlanjut di tahun depan," jelasnya. 

Sementara, Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Sudarmanto dalam sambutannya mengatakan  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp. 24.479 Triliun. 

Dengan arah penggunaan APBN ‎selain untuk Belanja Pendidikan, Kesehatan, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, juga untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrim, meningkatkan perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

"Dan juga mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, termasuk persiapan dan Pemilu 2024," tegasnya.(DN)