Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy saat mengikuti rapat secara virtual, dalam rapat koordinasi Progres Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak

DimensiNTB- Lombok Timur,

Bupati Kabupaten Lombok Timur HM. Sukiman Azmy mengikuti rapat secara virtual, dalam rapat koordinasi Progres Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Provinsi Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan, Rabu (10/08).

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Masves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan agar di Bali tetap memberlakukan status khusus penguncian wilayah atau lock down sampai perhelatan G-20 Indonesia.

Ditegaskan Luhut, nol kasus terlaporkan untuk wilayah Bali wajib di pertahankan. Sementara kepada NTT,  Menko meminta agar dapat mempertahankan status hijau melalui implementasi disiplin zonasi lalu lintas serta bio-security yang ketat. 

Sementara untuk Sulawesi Selatan Menteri Luhut meminta, agar segera menyelesaikan vaksinasi yang sudah dialokasikan di awal Agustus. Ia berharap capaian vaksinasi dapat dikawal dengan baik sehingga dalam waktu satu bulan alokasi awal di bulan Agustus berupa 115.000 dosis vaksin untuk Sulawesi Selatan dapat dioptimalkan. 

Harapan yang sama juga Luhut sampaikan untuk kawasan Provinsi Bali dan NTB, yaitu agar capaian vaksinasi lebih dari 90% di akhir Agustus.

Menghindari kendala terhambatnya penyediaan obat - obatan dan vitamin. Menteri Luhut memerintahkan agar menghitung kebutuhan, memeriksa ketersediaan dan kondisi rantai persediaan.

“Tidak boleh ada kondisi dimana peternak tidak dapat menemukan suplai obat atau vitamin,” ujarnya.

Luhut juga meminta agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dilibatkan secara aktif dalam operasional lapangan, termasuk kegiatan vaksinasi, pengobatan, testing dan edukasi kepada peternak.

Tambahnya, Ia mengimbau agar Kementan dan satgas BNPB memastikan Dinas Peternakan, POV, serta TNI/Polri menerima semua materi, baik SOP, infografis, maupun juknis dalam paket yang terpadu, untuk diteruskan sampai kebawah dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat, utamanya peternak.

Kepala BPKAD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Lombok Timur mendampingi Bupati pada rakor tersebut. (DN0/01)